Metrotvnews.com: Partai Gerindra mengakui sudah menerima surat balasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pengajuan syarat untuk bergabung dalam koalisi. Isinya normatif. SBY tetap menginginkan hubungan baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun anggota koalisi adalah partai yang sejak awal mengusung SBY-Boediono pada pemilu 2009.
"Ya jadi memang Presiden SBY sudah memberikan balasan atas surat yang kami ajukan tertulis sebagai persyaratan kami diajak berkoalisi," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (20/3).
Muzani menjelaskan, surat diterima pekan lalu dan ada di tangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Muzani mengatakan partainya tak ingin menafsirkan isi surat lebih jauh sebagai bentuk penolakan. "Isi surat tidak menyebut kata menerima atau menolak. Normatif saja," ungkap Muzani. "Surat dibalas dengan surat. Bertemu langsung dibalas dengan bertemu."
Muzani melanjutkan, dalam surat itu SBY mengharapkan Gerindra tetap bisa bekerja sama di masa mendatang. Gerindra sendiri menganggap jawaban SBY sebagai sedekah penolakan atas Hak Angket Mafia Pajak. "Itu bisa jadi pahala dikemudian hari. Kita tidak mau memperediksi lebih jauh. Kami menghormati hak preogatif presiden," terang Muzani.
Menurut Muzani, Gerindra tak kecewa karena gagal "diterima" SBY. Biasa saja. Muzani berkelakar, "Mungkin saja ini menjadi pahala di 2014". Ditanya apakah artinya Presiden batal meresuffle, Muzani mengatakan tidak. Justru ini awal reshuffle, tapi akan terjadi di dalam saja. "Ini untuk mereka sendiri. Diputar-putar saja. Ketika terjadi reshuffle tidak harus orang lain masuk," tutup dia.
Semntara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membalas surat resmi dari Partai Gerindra yang mengajukan sejumlah syarat untuk bergabung dengan koalisi. Gerindra telah menerima surat balasan dari SBY, namun jawabannya normatif. Artinya, tidak ada pernyataan menerima atau menolak syarat Gerindra.
"Isinya memang normatif, tidak ditegaskan menerima atau menolak," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senin (21/3). Dia mengatakan, surat balasan dari SBY sudah diterima pada pekan lalu. Saat ini, surat balasan dari SBY sudah dipegang Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Prabowo Subianto. Muzani berpendapat, sikap Gerindra yang menolak usulan Hak Angkat pajak para Sidang Paripurna bulan lalu merupakan sedekah politik. "Mudah-mudahan bisa menjadi pahala di kemudian hari," kata Muzani menegaskan.
Ketika ditanya soal isu surat balasan dari SBY, Muzani mengatakan, SBY mengharapkan hubungan baik dengan Gerindra. Selain itu, Gerindra juga diharapkan bisa terus memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada penegasan terhadap persyaratan yang diajukan Gerindra. Dia tidak sependapat jika sikap SBY beberapa hari terakhir ini menunjukkan rencana reshuffle kabinet sudah kandas. "Justru, menurut saya ini awal dari reshuffle," ujar anggota Komisi I DPR ini. Menurut dia, memperjuangankan kepentingan bangsa itu bisa di dalam atau di luar pemerintahan.
"Ya jadi memang Presiden SBY sudah memberikan balasan atas surat yang kami ajukan tertulis sebagai persyaratan kami diajak berkoalisi," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (20/3).
Muzani menjelaskan, surat diterima pekan lalu dan ada di tangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Muzani mengatakan partainya tak ingin menafsirkan isi surat lebih jauh sebagai bentuk penolakan. "Isi surat tidak menyebut kata menerima atau menolak. Normatif saja," ungkap Muzani. "Surat dibalas dengan surat. Bertemu langsung dibalas dengan bertemu."
Muzani melanjutkan, dalam surat itu SBY mengharapkan Gerindra tetap bisa bekerja sama di masa mendatang. Gerindra sendiri menganggap jawaban SBY sebagai sedekah penolakan atas Hak Angket Mafia Pajak. "Itu bisa jadi pahala dikemudian hari. Kita tidak mau memperediksi lebih jauh. Kami menghormati hak preogatif presiden," terang Muzani.
Menurut Muzani, Gerindra tak kecewa karena gagal "diterima" SBY. Biasa saja. Muzani berkelakar, "Mungkin saja ini menjadi pahala di 2014". Ditanya apakah artinya Presiden batal meresuffle, Muzani mengatakan tidak. Justru ini awal reshuffle, tapi akan terjadi di dalam saja. "Ini untuk mereka sendiri. Diputar-putar saja. Ketika terjadi reshuffle tidak harus orang lain masuk," tutup dia.
Semntara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membalas surat resmi dari Partai Gerindra yang mengajukan sejumlah syarat untuk bergabung dengan koalisi. Gerindra telah menerima surat balasan dari SBY, namun jawabannya normatif. Artinya, tidak ada pernyataan menerima atau menolak syarat Gerindra.
"Isinya memang normatif, tidak ditegaskan menerima atau menolak," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senin (21/3). Dia mengatakan, surat balasan dari SBY sudah diterima pada pekan lalu. Saat ini, surat balasan dari SBY sudah dipegang Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Prabowo Subianto. Muzani berpendapat, sikap Gerindra yang menolak usulan Hak Angkat pajak para Sidang Paripurna bulan lalu merupakan sedekah politik. "Mudah-mudahan bisa menjadi pahala di kemudian hari," kata Muzani menegaskan.
Ketika ditanya soal isu surat balasan dari SBY, Muzani mengatakan, SBY mengharapkan hubungan baik dengan Gerindra. Selain itu, Gerindra juga diharapkan bisa terus memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada penegasan terhadap persyaratan yang diajukan Gerindra. Dia tidak sependapat jika sikap SBY beberapa hari terakhir ini menunjukkan rencana reshuffle kabinet sudah kandas. "Justru, menurut saya ini awal dari reshuffle," ujar anggota Komisi I DPR ini. Menurut dia, memperjuangankan kepentingan bangsa itu bisa di dalam atau di luar pemerintahan.
No comments:
Post a Comment