VIVAnews - Kabar mengejutkan kembali datang dari Anggota DPR RI. Setelah dihebohkan dengan rencana pembangunan gedung baru dan studi banding ke luar negeri, pekan ini berita seputar anggota dewan kembali membuat terkejut.
Dalam data yang dirilis dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), uang isi pulsa Anggota DPR setiap tahun menghabiskan Rp151 miliar. Rinciannya, setiap anggota DPR mendapatkan jatah pulsa sebesar Rp14 juta per bulan, dan untuk setiap tahun, alokasi isi pulsa anggota DPR sebesar Rp168 juta. Dengan demikian, total uang isi pulsa setiap Anggota DPR sebesar Rp270 juta per tahun. Sehingga total anggaran pulsa untuk 560 Anggota DPR mencapai Rp151 miliar.
FITRA juga mencatat, anggaran reses naik sebesar 7 persen pada tahun 2011. Di mana anggaran reses pada tahun 2010 sebesar Rp230 miliar menjadi Rp248 miliar. Anggaran Penyerapan aspirasi atau reses untuk setiap anggota DPR pada tahun 2010 sebesar Rp411 juta per tahun. Sedangkan pada tahun 2011, anggaran reses untuk setiap anggota DPR sebesar Rp442 juta per tahun. Rincian anggaran reses ini adalah, anggaran untuk satu orang DPR untuk bertemu konstituen pada tahun 2010 sebesar Rp309 juta pertahun untuk 5 kali reses, dan anggaran untuk komunikasi atau isi pulsa HP pribadi anggaran DPR sebesar Rp102 juta pertahun untuk 5 kali reses.
Sedangkan anggaran untuk satu orang DPR untuk bertemu konstituen pada tahun 2011 sebesar Rp. 340 juta pertahun untuk 5 kali reses, dan anggaran untuk komunikasi atau isi pulsa HP pribadi anggaran DPR sebesar Rp. 102 juta pertahun untuk 5 kali reses. Data dari FITRA ini langsung dibantah dengan tegas oleh Wakil Ketua DPR Anis Matta. Menurutnya, angka itu salah. "Tidak segitu," kata Anis Matta di DPR, Rabu, 11 Mei 2011.
Anis mengaku, tidak tahu kalau ada tunjangan pulsa. Menurutnya, yang ada tunjungan komunikasi. "Tapi komunikasi politik. Tidak spesifik, pulsa," tegasnya. Namun demikian, menurut dia, data dari LSM itu masukan bagus buat DPR. Dia berjanji akan mempelajari data tersebut. "Saya baca dulu nanti," ujarnya.
Anggaran IT Rp 10 M
VIVAnews - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat mengonfirmasi anggaran operasional dan pemeliharaan jaringan serta pengembangan sistem informasi miliaran rupiah. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR Winantuning Tyastiti menyatakan, untuk 2011, tersedia anggaran Rp10,6 miliar.
Pada 2010, anggaran Sistem Informasi adalah Rp10,9 miliar, dan penyerapannya 55,6 persen atau sekitar Rp6 miliar. Untuk 2011, anggaran dikurangi sedikit, untuk membiayai 30 lebih jenis kegiatan. "Di antaranya ada tiga kegiatan besar yang dibagi menjadi tiga kelompok yakni layanan jasa internet dan pembayaran provider, pemeliharaan situs www.dpr.go.id dan pengembangan sistem informasi," kata Winantuning di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Mei 2011.
Untuk pengembangan sistem informasi ada lima kegiatan besar. "Kegiatan cukup banyak, kalau dijumlah ada 30-an, misalnya intranet, internet, aplikasi IT, keuangan, kepegawaian dan lain-lain," katanya. Pengguna internet di kompleks DPR ini disebutnya mencapai 2.779 orang.
Sementara, soal e-mail, Setjen sudah melakukan sosialisasi. "Periode lalu sudah dilakukan. Untuk yang periode sekarang sosialisasi lewat sekretariat alat kelengkapan dewan dan masing-masing komisi," katanya. Winantuning mengklaim, ada 32 jenis layanan di situs www.dpr.go.id. Salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik. "Kami lakukan penghematan Rp9 miliar lebih," katanya.
"Lelang tahun 2010 untuk pengadaan IT, pemenang lelang sebesar Rp4,607 miliar dari DIPA Rp4,7 miliar. Sedangkan tahun 2011 Pemenang lelang Rp1,402 miliar dari DIPA Rp4,6 miliar," ujarnya. "Sedangkan untuk pengadaan hardware tahun 2011 di dalam DIPA Rp163.150.000, sedangkan penyerapannya 55 persen sebesar Rp179,854 juta."
Sebelumnya, peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengatakan untuk anggaran sistem informatika termasuk jaringan internet di DPR mengalami kenaikan. Untuk 2009, DPR mendapat dana Rp8,3 miliar. Sedangkan di 2010, angkanya naik menjadi Rp9,75 miliar. "Di 2010, dana itu diperuntukan untuk program operasional dan pembuatan jaringan sistem informasi," kata Roy Salam kepada VIVAnews.com, Rabu 11 Mei 2011.
Menurut Roy, dari kegiatan itu ada dua turunan program kerja. Pertama, anggaran untuk langganan jasa internet dan providernya mencapai Rp8,44 miliar. "Sedangkan satu lagi untuk biaya pemeliharaan situs DPR mencapai Rp1,31 miliar," ujar Roy.
No comments:
Post a Comment