Ekonomi RI diprediksi masuk 5 besar dunia pada 2030. Tapi, kesenjangan dan sustainability jadi ancaman. Sebab, pasar tak meredistribusi pendapatan dan tak peduli terhadap lingkungan. Ekonom Standard Chartered Bank Eric Alexander Sugandi memperkirakan, pada 2020 ekonomi Indonesia bakal berada di posisi 10 besar dunia berdasarkan rangking nominal Produk Domestik Bruto (PDB) di semua negara. Lalu, pada 2030, ekonomi RI bakal menyalip Jepang dengan menempati rangking 5 besar dunia.
Saat ini, ekonomi Indonesia berada di rangking 17 besar dunia dengan PDB senilai US$707 miliar atau Rp6.423 triliun pada 2010. “Untuk mencapai level 5 besar ekonomi dunia, sangat mungkin,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, akhir pekan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada Triwulan I-2011 mencapai Rp1.732,3 triliun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp594 triliun.
Lebih jauh Eric menjelaskan, untuk mencapai 5 besar perlu mendapat dukungan dari peningkatan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi RI akan tetap berjalan baik. “Tahun 2010 di level 6,1%, di 2011 diperkirakan 6,5% dan 7% di 2012,” ucapnya. Dari sisi pengeluaran, lanjut Eric, PDB RI ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sebab, dari populasi penduduk sebesar 237,6 juta jiwa pada 2010, sangat banyak berusia muda dan produktif. “Kondisi itu berbeda dengan negara yang populasinya sudah menua seperti Jepang, Korea Selatan dan China,” paparnya.
Menurutnya, penduduk Jepang sudah menua sehingga produktivitasnya menurun. Pertumbuhan pasarnya pun sudah terbatas. Pada saat yang sama, investasi juga bakal jadi pendorong pertumbuhan Indonesia. Sebab, dengan pasar yang besar, investor domestik dan asing akan berlomba masuk. “Selain itu, PDB juga didukung ekspor komoditas,” tandas Eric.
Hanya saja, Eric menggarisbawahi, dalam perjalanan menuju 5 besar, ekonomi RI akan menghadapi dua hal yang krusial yakni soal sustainability (kelestarian lingkungan) dan kesenjangan. “Jika Indonesia menggenjot pertumbuhan ekonomi terlalu cepat, sementara masalah lingkungan diabaikan, generasi mendatang tidak bisa menumbuhkan ekonomi dengan cepat,” timpalnya.
Dia menegaskan, dalam kondisi lingkungan yang rusak, ekonomi tak bisa tumbuh. Dia mencontohkan, jika eksploitasi batu bara besar-besaran, lingkungan bekas penambangannya tidak bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi yang lain. “Jika ini tidak diantisipasi, generasi mendatang tidak bisa menumbuhkan ekonomi berkesinambungan,” ungkapnya. “Apalagi, pasar juga tidak peduli terhadap lingkungan.”
Selain itu, ekonomi RI juga terancam masalah kesenjangan (ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat belum tentu dinikmati secara merata. “Apalagi, pasar tidak bisa dan tidak di-design untuk meredistribusi pendapatan dengan sendirinya,” tutur Eric.
Satu-satunya yang bisa meredistribusi pendapatan adalah negara melalui pajak. Menurutnya, pajak diambil dari orang yang berpendapatan menengah ke atas, lalu disalurkan ke masyarakat dengan penghasilan menengah-bawah. “Kalau hanya mengandalkan ekonomi pasar, redistribusi pendapatan tidak bisa dilakukan,” tukasnya. Sebab menurut Eric, pasar hanya menyalurkan sumber daya ekonomi ke tempat-tempat yang paling efisien. “Karena itu, faktor sustainability lingkungan dan kesenjangan harus jadi pertimbangan pemerintah saat investor baik asing maupun domestik akan merealisasikan investasinya itu,” katanya.
Pemerintah, lanjut Eric, harus melakukan intervensi yang terukur di pasar. Pada saat investasi masuk, pemerintah harus menghitung agar perusahaan memasukkan risiko kerusakan lingkungan ke dalam ongkos produksi. “Setiap pendirian pabrik baru, harus disiapkan juga biaya kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya,” urainya.
Jika tidak, akan terjadi eksploitasi sehingga generasi mendatang tak lagi bisa menikmati pesatnya pertumbuhan. “Ekonomi RI masuk 5 besar dunia pun tinggal isapan jempol karena kehilangan sustainability baik pertumbuhan itu sendiri maupun lingkungan,” tandasnya.
Sebelumnya, di depan para pemimpin negara-negara ASEAN dan Uni Eropa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membanggakan kemajuan ekonomi Indonesia yang menempati posisi 17 terbesar di dunia. Dia juga yakin Indonesia bakal menempati posisi 10 besar.
Alasannya, perekonomian Indonesia berhasil melewati masa-masa krisis ekonomi global di 2008. Ekonomi kami tumbuh 4,5% di 2008 dan naik menjadi 6,1% di 2010. Pada 2011 diprediksikan tumbuh 6,3% dan 7,7% di 2014. Lalu, nilai ekspornya di tahun ini bisa menembus level US$200 miliar (tumbuh dua kali lipat dibandingkan 2006 yang sebesar US$100 miliar. Jumlah cadangan devisa pun juga menembus US$100 miliar atau tertinggi sepanjang sejarah. "Rasio utang kami juga turun dari 77% di 2001 menjadi 26% di 2010,” paparnya.
Indonesia Duduki Peringkat Empat Negara Terkorup di Asia
Peringkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Ketua KPK Busyro Muqodas menyatakan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat ke empat negara terkorup di kawasan Asia. Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan. KPK, misalnya, tengah menunggu izin presiden untuk diperiksa. Menurut KPK ada 158 pejabat yang diduga terkait dengan korupsi hingga saat ini masih menunggu izin dari Presiden.
"Mereka terdiri dari 150 pejabat daerah dan delapan gubernur yang tersangkut berbagai masalah, kini menunggu izin dari Presiden untuk diperiksa KPK," katanya saat penandatanganan kerja sama antara KPK dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan seminar mengenai penanganan korupsi, di Solo, Jumat.
Ia mengatakan, pelaku korupsi yang telah ditangani KPK tercatat sebanyak 245 orang. Mereka antara lain terdiri atas hakim (1), duta besar (4), kepala lembaga dan kementerian (6), komisioner (7), gubernur (8), wali kota dan bupati (22), lain-lain (26), anggota DPR dan DPRD (43), swasta (44), pejabat eselon I, II, serta III (84). Dana yang dikorupsi, katanya, bukan hanya APBN tetapi juga APBD.
Ia mengatakan, jumlah sementara uang negara yang diselamatkan oleh KPK sebesar Rp7,9 triliun, sedangkan saat ini sekitar Rp50 triliun potensi kerugian negara dari kasus korupsi pembayaran pajak. "Kami akan segera kejar mengenai potensi kerugian negara sebesar tersebut dari tindak penyelewengan pajak itu. Dalam waktu dekat sudah bisa dilakukan," katanya.
Potensi kerugian negara atas kasus lainnya yaitu pendidikan lebih dari Rp2 04,2 miliar, kesehatan lebih dari Rp113,4 miliar, dan infrastruktur lebih dari Rp 597,5 miliar. Selain itu, kehutanan lebih dari Rp 2,3 triliun, minyak dan gas lebih dari Rp 40,1 triliun, keuangan daerah lebih dari Rp 1,3 triliun, dan perbankan lebih Rp 1,8 triliun.
Saat ini, ekonomi Indonesia berada di rangking 17 besar dunia dengan PDB senilai US$707 miliar atau Rp6.423 triliun pada 2010. “Untuk mencapai level 5 besar ekonomi dunia, sangat mungkin,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, akhir pekan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada Triwulan I-2011 mencapai Rp1.732,3 triliun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp594 triliun.
Lebih jauh Eric menjelaskan, untuk mencapai 5 besar perlu mendapat dukungan dari peningkatan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi RI akan tetap berjalan baik. “Tahun 2010 di level 6,1%, di 2011 diperkirakan 6,5% dan 7% di 2012,” ucapnya. Dari sisi pengeluaran, lanjut Eric, PDB RI ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sebab, dari populasi penduduk sebesar 237,6 juta jiwa pada 2010, sangat banyak berusia muda dan produktif. “Kondisi itu berbeda dengan negara yang populasinya sudah menua seperti Jepang, Korea Selatan dan China,” paparnya.
Menurutnya, penduduk Jepang sudah menua sehingga produktivitasnya menurun. Pertumbuhan pasarnya pun sudah terbatas. Pada saat yang sama, investasi juga bakal jadi pendorong pertumbuhan Indonesia. Sebab, dengan pasar yang besar, investor domestik dan asing akan berlomba masuk. “Selain itu, PDB juga didukung ekspor komoditas,” tandas Eric.
Hanya saja, Eric menggarisbawahi, dalam perjalanan menuju 5 besar, ekonomi RI akan menghadapi dua hal yang krusial yakni soal sustainability (kelestarian lingkungan) dan kesenjangan. “Jika Indonesia menggenjot pertumbuhan ekonomi terlalu cepat, sementara masalah lingkungan diabaikan, generasi mendatang tidak bisa menumbuhkan ekonomi dengan cepat,” timpalnya.
Dia menegaskan, dalam kondisi lingkungan yang rusak, ekonomi tak bisa tumbuh. Dia mencontohkan, jika eksploitasi batu bara besar-besaran, lingkungan bekas penambangannya tidak bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi yang lain. “Jika ini tidak diantisipasi, generasi mendatang tidak bisa menumbuhkan ekonomi berkesinambungan,” ungkapnya. “Apalagi, pasar juga tidak peduli terhadap lingkungan.”
Selain itu, ekonomi RI juga terancam masalah kesenjangan (ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat belum tentu dinikmati secara merata. “Apalagi, pasar tidak bisa dan tidak di-design untuk meredistribusi pendapatan dengan sendirinya,” tutur Eric.
Satu-satunya yang bisa meredistribusi pendapatan adalah negara melalui pajak. Menurutnya, pajak diambil dari orang yang berpendapatan menengah ke atas, lalu disalurkan ke masyarakat dengan penghasilan menengah-bawah. “Kalau hanya mengandalkan ekonomi pasar, redistribusi pendapatan tidak bisa dilakukan,” tukasnya. Sebab menurut Eric, pasar hanya menyalurkan sumber daya ekonomi ke tempat-tempat yang paling efisien. “Karena itu, faktor sustainability lingkungan dan kesenjangan harus jadi pertimbangan pemerintah saat investor baik asing maupun domestik akan merealisasikan investasinya itu,” katanya.
Pemerintah, lanjut Eric, harus melakukan intervensi yang terukur di pasar. Pada saat investasi masuk, pemerintah harus menghitung agar perusahaan memasukkan risiko kerusakan lingkungan ke dalam ongkos produksi. “Setiap pendirian pabrik baru, harus disiapkan juga biaya kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya,” urainya.
Jika tidak, akan terjadi eksploitasi sehingga generasi mendatang tak lagi bisa menikmati pesatnya pertumbuhan. “Ekonomi RI masuk 5 besar dunia pun tinggal isapan jempol karena kehilangan sustainability baik pertumbuhan itu sendiri maupun lingkungan,” tandasnya.
Sebelumnya, di depan para pemimpin negara-negara ASEAN dan Uni Eropa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membanggakan kemajuan ekonomi Indonesia yang menempati posisi 17 terbesar di dunia. Dia juga yakin Indonesia bakal menempati posisi 10 besar.
Alasannya, perekonomian Indonesia berhasil melewati masa-masa krisis ekonomi global di 2008. Ekonomi kami tumbuh 4,5% di 2008 dan naik menjadi 6,1% di 2010. Pada 2011 diprediksikan tumbuh 6,3% dan 7,7% di 2014. Lalu, nilai ekspornya di tahun ini bisa menembus level US$200 miliar (tumbuh dua kali lipat dibandingkan 2006 yang sebesar US$100 miliar. Jumlah cadangan devisa pun juga menembus US$100 miliar atau tertinggi sepanjang sejarah. "Rasio utang kami juga turun dari 77% di 2001 menjadi 26% di 2010,” paparnya.
Indonesia Duduki Peringkat Empat Negara Terkorup di Asia
Peringkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Ketua KPK Busyro Muqodas menyatakan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat ke empat negara terkorup di kawasan Asia. Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan. KPK, misalnya, tengah menunggu izin presiden untuk diperiksa. Menurut KPK ada 158 pejabat yang diduga terkait dengan korupsi hingga saat ini masih menunggu izin dari Presiden.
"Mereka terdiri dari 150 pejabat daerah dan delapan gubernur yang tersangkut berbagai masalah, kini menunggu izin dari Presiden untuk diperiksa KPK," katanya saat penandatanganan kerja sama antara KPK dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan seminar mengenai penanganan korupsi, di Solo, Jumat.
Ia mengatakan, pelaku korupsi yang telah ditangani KPK tercatat sebanyak 245 orang. Mereka antara lain terdiri atas hakim (1), duta besar (4), kepala lembaga dan kementerian (6), komisioner (7), gubernur (8), wali kota dan bupati (22), lain-lain (26), anggota DPR dan DPRD (43), swasta (44), pejabat eselon I, II, serta III (84). Dana yang dikorupsi, katanya, bukan hanya APBN tetapi juga APBD.
Ia mengatakan, jumlah sementara uang negara yang diselamatkan oleh KPK sebesar Rp7,9 triliun, sedangkan saat ini sekitar Rp50 triliun potensi kerugian negara dari kasus korupsi pembayaran pajak. "Kami akan segera kejar mengenai potensi kerugian negara sebesar tersebut dari tindak penyelewengan pajak itu. Dalam waktu dekat sudah bisa dilakukan," katanya.
Potensi kerugian negara atas kasus lainnya yaitu pendidikan lebih dari Rp2 04,2 miliar, kesehatan lebih dari Rp113,4 miliar, dan infrastruktur lebih dari Rp 597,5 miliar. Selain itu, kehutanan lebih dari Rp 2,3 triliun, minyak dan gas lebih dari Rp 40,1 triliun, keuangan daerah lebih dari Rp 1,3 triliun, dan perbankan lebih Rp 1,8 triliun.
No comments:
Post a Comment