Berbagai kasus korupsi yang menerpa Partai Demokrat menjatuhkan angka kepercayaan publik terhadap kemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhyono. Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia, angka kepercayaan publik hanya 47,2 persen atau terendah selama SBY memimpin.
Menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat Ruhut Sitompul hasil poling LSI akan menjadi pembelajaran dan introspeksi partai Demokrat. Upaya pembenanah dilakukan dengan tetap mengusung jargon pencegahan dan pembertasan korupsi. "Seperti yang saya katakan kami sedang kena puting beliung. Beberapa kader kami ada yang kena kasus korupsi,"ujarnya, di sela-sela peringatan puncak Hari Anti Narkoba Internasional, Ahad (26/6).
Oleh karena itu, lanjutnya, tidak ada jalan lain yakni dengan melakukan 'cuci gudang'. Maksudnya, yakni dengan pembersihan di internal. Siapapun kader Partai Demokrat apabila terbukti ada sinyalemen terkena kasus korupsi maka secara etika diberikan sanksi secara etik. Termasuk, sejumlah nama yang sebelumnya disebut oleh Nazaruddin. LSI menilai kasus Nazaruddin menjadi salah satu bola panas ditubuh partai demokrat. Penanganan kasus itu turut membuat survei terhadap kepemimpinan SBY in menurun. Soal kasus Nazaruddin ini, menurut Ruhut, KPK patut disalahkan. Karena KPK tidak profesional dalam pencegahan Nazaruddin ke luar negeri.
ICW Tantang PKS dan Demokrat
Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah menyatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat wajib bantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Pasti semua unsur apalagi parpol yang mengaku bersih juga wajib mendukung pemberantasan korupsi," kata Febri usai dialog di gedung DPD, Jakarta, Jumat (24/6/2011). Kecuali, sambung Febri, jika slogan partai bersih ataupun anti korupsi hanyalah slogan kosong.Menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat Ruhut Sitompul hasil poling LSI akan menjadi pembelajaran dan introspeksi partai Demokrat. Upaya pembenanah dilakukan dengan tetap mengusung jargon pencegahan dan pembertasan korupsi. "Seperti yang saya katakan kami sedang kena puting beliung. Beberapa kader kami ada yang kena kasus korupsi,"ujarnya, di sela-sela peringatan puncak Hari Anti Narkoba Internasional, Ahad (26/6).
Oleh karena itu, lanjutnya, tidak ada jalan lain yakni dengan melakukan 'cuci gudang'. Maksudnya, yakni dengan pembersihan di internal. Siapapun kader Partai Demokrat apabila terbukti ada sinyalemen terkena kasus korupsi maka secara etika diberikan sanksi secara etik. Termasuk, sejumlah nama yang sebelumnya disebut oleh Nazaruddin. LSI menilai kasus Nazaruddin menjadi salah satu bola panas ditubuh partai demokrat. Penanganan kasus itu turut membuat survei terhadap kepemimpinan SBY in menurun. Soal kasus Nazaruddin ini, menurut Ruhut, KPK patut disalahkan. Karena KPK tidak profesional dalam pencegahan Nazaruddin ke luar negeri.
ICW Tantang PKS dan Demokrat
Tak hanya partai yang wajib membantu KPK, masyarakat juga wajib membantu berantas korupsi, dalam hal ini KPK. "Jadi tidak ada alasan bagi PKS atau bagi siapapun untuk menghindar dari tanggung jawab tersebut," ujarnya. Seperti diberitakan, baik PKS maupun Partai Demokrat sama-sama menyerahkan proses pemulangan Nunun Nurbaeti dan M Nazaruddin kepada KPK. Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, "KPK kan digaji negara untuk mengurusi itu. Ngapain minta partai-partai. Kalau nggak mau kena intervensi," kata Anis di gedung DPR, Kamis (23/6/2011).
No comments:
Post a Comment