DPR Protes Diminta Beli BBM Non Subsidi

DPR mengaku tidak senang atas sikap pemerintah yang meminta anggota DPR dan untuk tidak menggunakan/membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya hal itu belum pernah dibahas/dibicarakan dengan DPR. “Saya tidak setuju dengan usulan tersebut, sebab pemerintah belum meminta persetujuan dari DPR. Tapi hal itu sudah di publik,” tukas Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon kepada INILAH.COM di Jakarta Rabu (27/7).

Terkait rencana kebijakan tersebut, dia mengaku sangat tidak setuju. Pasalnya mengkluster-klusterkan golongan tidak jelas dasar hukumnya. Semestinya, kata dia, pemerintah harus terbuka dalam hal pengaturan BBM bersubisidi. Sebab masih banyak BBM subsidi tersebut yang diselewengkan penggunaannya, terutama oleh industri. “Ini yang harus dicegah, bukan membuat kluster-kluster seperti itu,” cetusnya.

Dia menambahkan, satu-satunya jalan untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan BBM subsidi sekarang ini adalah dengan menaikkan harga, apakah itu Rp500 atau Rp1.000. Sehingga, lanjut dia, disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi tidak terlalu jauh.

Seperti diketahui, terkait rencana pengaturan BBM subsidi pemerintah mengimbau agar kalangan elit atau kaya tidak membeli BBM tersebut seperti Anggota DPR dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan tertentu. Namun menurut ekonom Univeristas Gadjah Mada Tony Prasetyantono, hemat energi untuk kalangan PNS dinilai tidak masuk akal. "Menurut saya tidak masuk akal. Jujur saja banyak PNS yang secara riil masih "miskin" (meski dengan ukuran BPS tidak miskin, karena menggunakan ukuran UMR)," timpal Tony.